BPD Tanjungmekar Punya Ketua Baru, Warga Titip Harapan: Jangan Hanya Jadi Pajangan

(Sistemnews.com) KARAWANG — Harapan besar disampaikan masyarakat Desa Tanjungmekar, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, terhadap jajaran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode 2026-2034 yang baru terbentuk. Warga berharap BPD tidak sekadar hadir secara administratif setelah dilantik, tetapi benar-benar menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat desa. Dalam pemilihan internal BPD yang digelar di…

(Sistemnews.com) KARAWANG — Harapan besar disampaikan masyarakat Desa Tanjungmekar, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, terhadap jajaran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode 2026-2034 yang baru terbentuk.

Warga berharap BPD tidak sekadar hadir secara administratif setelah dilantik, tetapi benar-benar menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat desa.

Dalam pemilihan internal BPD yang digelar di Aula Kantor Desa Tanjungmekar, Rabu (7/10/2026) lalu, Maulana terpilih sebagai Ketua BPD Desa Tanjungmekar. Hasil musyawarah tersebut kemudian menetapkan Maulana sebagai Ketua BPD, sementara Ridwan Mahrom Maulana dipercaya menduduki posisi Wakil Ketua.

Komposisi kepengurusan BPD Desa Tanjungmekar periode 2026-2034 tersebut diharapkan mampu menjadi bagian penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih terbuka, aspiratif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Bagi masyarakat, pergantian atau terbentuknya kepengurusan baru bukan hanya persoalan siapa yang menjadi ketua. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana seluruh anggota BPD mampu menjalankan amanah yang telah diberikan masyarakat.

Ungkapan yang berkembang di tengah masyarakat bahkan cukup keras. “Bukan tukcing, setelah dibentuk langsung cicing.” Istilah tersebut menjadi gambaran harapan warga agar BPD tidak hanya aktif ketika proses pembentukan dan pelantikan, tetapi setelah resmi menjabat justru semakin aktif turun ke masyarakat, menyerap aspirasi, mengawal kepentingan warga serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan desa sesuai ketentuan.

Salah seorang warga setempat, di Dusun Kalijaya RT.001 RW.002 Dedi Muhtar (Dedi Hunter), yang juga sebagai Pemimpin Redaksi (Pemred) Media Online Nasional Sistemnews.com menyampaikan harapan agar BPD Tanjungmekar periode baru dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Menurutnya, BPD memiliki posisi penting dalam kehidupan pemerintahan desa karena keberadaannya berkaitan langsung dengan aspirasi masyarakat.

“Siapapun ketuanya, masyarakat tentu menaruh harapan agar BPD bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Jangan sampai setelah dibentuk kemudian diam. Bukan tukcing, setelah dibentuk langsung cicing,” ujar Dedi.

Ia berharap para anggota BPD yang baru tidak hanya menunggu masyarakat datang menyampaikan keluhan, tetapi juga dapat aktif turun ke lingkungan warga untuk mengetahui persoalan yang benar-benar terjadi di lapangan.

“Harapan masyarakat tentu ada perubahan ke arah yang lebih baik. BPD harus bisa menjadi tempat masyarakat menyampaikan aspirasi dan ikut mengawal agar pemerintahan desa berjalan sesuai aturan,” tambahnya.

Menurut Dedi, jabatan sebagai anggota BPD merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, masyarakat berharap seluruh anggota dapat bekerja bersama tanpa melihat kepentingan kelompok maupun perbedaan dukungan dalam proses pemilihan.

Maulana Pimpin BPD Tanjungmekar

Dengan hasil pemilihan tersebut, Maulana kini dipercaya memimpin BPD Desa Tanjungmekar periode 2026-2034.
Sementara Ridwan Mahrom Maulana memperoleh kepercayaan sebagai Wakil Ketua. Komposisi tersebut diharapkan dapat menjadi awal terbentuknya kerja sama yang solid di internal BPD. Selain ketua dan wakil ketua, posisi sekretaris dipercayakan kepada Adinda Safitri Barkah.

Adapun susunan lengkap BPD Desa Tanjungmekar periode 2026-2034 yakni:

Ketua: Maulana
Wakil Ketua: Ridwan Mahrom Maulana
Sekretaris: Adinda Safitri Barkah
Anggota: Ras Jamaludin
Anggota: Ida Farida
Anggota: Kasyono
Anggota: Warsin

Dengan terbentuknya susunan tersebut, masyarakat kini menunggu kiprah nyata para anggota BPD dalam menjalankan tugasnya selama masa jabatan. BPD diharapkan mampu membangun komunikasi yang baik dengan Pemerintah Desa Tanjungmekar sekaligus tetap menjalankan fungsi sesuai kewenangannya. Hubungan antara BPD dan Pemerintah Desa diharapkan berjalan sebagai kemitraan yang sehat, tanpa menghilangkan fungsi masing-masing.

Masyarakat juga berharap BPD dapat menjadi ruang dialog antara warga dengan pemerintah desa, terutama dalam menyampaikan aspirasi terkait pembangunan, pelayanan masyarakat, pemberdayaan, hingga berbagai persoalan yang dirasakan warga di lingkungan masing-masing.

Jangan Hanya Aktif Saat Dibutuhkan

Harapan masyarakat terhadap BPD baru terbilang besar. Warga tidak ingin keberadaan BPD hanya terlihat ketika ada kegiatan resmi atau agenda pemerintahan desa. Justru setelah terpilih dan menjalankan masa jabatan, BPD dituntut untuk membuktikan keberadaannya melalui kerja nyata sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Kritik warga soal “tukcing”—dibentuk kemudian langsung “cicing”—menjadi pengingat agar lembaga perwakilan masyarakat tersebut tidak pasif. Masyarakat membutuhkan BPD yang mau mendengar, menerima masukan dan memahami persoalan yang terjadi di bawah. Aspirasi yang diserap dari masyarakat selanjutnya dapat dibahas melalui mekanisme yang berlaku bersama Pemerintah Desa.

Dengan kepengurusan baru ini, warga berharap BPD Tanjungmekar mampu menjaga kepercayaan masyarakat hingga akhir masa jabatan. Maulana bersama enam anggota lainnya kini memiliki tanggung jawab untuk membuktikan bahwa amanah yang diberikan masyarakat bukan sekadar jabatan, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan secara sungguh-sungguh.

Pada akhirnya, masyarakat Desa Tanjungmekar tidak hanya menunggu siapa yang menjadi ketua, tetapi menunggu apa yang akan dilakukan BPD setelah ketuanya terpilih. Harapan warga sederhana: BPD aktif, aspirasi masyarakat didengar, fungsi dijalankan, komunikasi dibangun dan kepentingan masyarakat tetap menjadi perhatian dalam setiap langkah yang dilakukan. Sebab bagi masyarakat, ukuran keberadaan sebuah lembaga bukan hanya pada terbentuknya struktur kepengurusan, tetapi pada sejauh mana lembaga tersebut benar-benar hadir dan bekerja ketika masyarakat membutuhkan.

(Tim-Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *