Kasus Dugaan Penyadapan, Etika Kekuasaan Diuji Dalam Suatu Negara

(Sistemnews.com) JAKARTA – Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Ketiganya adalah Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang saat itu menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Penetapan tersebut berkaitan dengan dugaan…

(Sistemnews.com) JAKARTA – Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Ketiganya adalah Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang saat itu menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Penetapan tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo Subianto. Perkara ini masih dalam proses hukum sehingga asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati. Namun, di luar proses pembuktian di pengadilan, kasus ini telah memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana negara memastikan perangkat yang digunakan untuk menegakkan hukum tidak berubah menjadi alat pengintaian di luar kewenangannya?

Salah satu sistem yang menjadi sorotan dalam perkara ini adalah Lawful Interception Management System (LIMS), yakni fasilitas penyadapan yang dimiliki kepolisian. Pada dasarnya, teknologi tersebut merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung penegakan hukum. Persoalan muncul ketika penyidik menduga sistem itu digunakan untuk memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam daftar target tanpa melalui prosedur verifikasi sebagaimana mestinya.

Menurut keterangan Kabareskrim Polri, dugaan penyadapan tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 dan menyasar sejumlah kalangan, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

Dengan demikian, persoalan utamanya bukan semata-mata keberadaan teknologi penyadapan, melainkan bagaimana kewenangan menggunakannya dijalankan, untuk tujuan apa, dan siapa yang mengawasinya.

Penyadapan dan Batas Konstitusional
Persoalan penyadapan sebenarnya bukan hal baru dalam sistem hukum Indonesia. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang dibacakan pada 24 Februari 2011 telah memberikan penegasan mengenai hubungan antara penyadapan dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa penyadapan merupakan bentuk pembatasan terhadap hak atas privasi. Karena menyangkut hak asasi manusia, pembatasan tersebut harus memiliki dasar undang-undang yang jelas.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Mahkamah membatalkan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang sebelumnya menyerahkan pengaturan tata cara penyadapan kepada peraturan pemerintah.

Putusan tersebut menjadi pengingat bahwa kewenangan penyadapan tidak dapat dijalankan secara bebas tanpa batas. Harus terdapat aturan yang mengatur secara jelas mengenai prosedur, kewenangan, tujuan, serta mekanisme pengawasan.

Pada 2022, Komisi III DPR RI juga mulai membahas Rancangan Undang-Undang Penyadapan. Namun, kebutuhan akan regulasi yang komprehensif masih menjadi pekerjaan rumah. Pengaturan penyadapan yang tersebar dalam berbagai undang-undang berpotensi menimbulkan perbedaan mekanisme dan standar pengawasan antarlembaga.

Apabila dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam perkara ini terbukti, persoalan tersebut dapat menjadi gambaran nyata mengenai pentingnya pengaturan penyadapan yang lebih menyeluruh.

Hukum Bertanya “Boleh?”, Etika Bertanya “Patut?” Namun, keberadaan undang-undang saja tidak cukup untuk menjamin kewenangan negara berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam pembahasan mengenai etika kekuasaan, terdapat perbedaan mendasar antara hukum dan etika. Hukum menentukan apa yang diperbolehkan dan dilarang, sedangkan etika berbicara mengenai kepatutan dalam menjalankan kewenangan.

Pembedaan ini penting karena pejabat yang memiliki akses terhadap perangkat penyadapan sesungguhnya sedang memegang kewenangan yang dipercayakan oleh publik. Kewenangan tersebut bukan hak pribadi, melainkan amanah yang penggunaannya harus selalu berkaitan dengan kepentingan yang sah.

Ketika kewenangan diduga digunakan di luar tujuan pemberiannya, persoalannya tidak hanya menyangkut pelanggaran prosedur hukum, tetapi juga menyentuh legitimasi moral pemegang jabatan.

Karena itu, pertanyaan etis bagi setiap pejabat negara semestinya tidak berhenti pada kalimat, “Apakah saya boleh melakukan ini?”

Lebih jauh, harus ada pertanyaan, “Apakah tindakan ini patut dilakukan, untuk siapa, dan demi kepentingan apa?”

Etika politik bekerja justru ketika seseorang memiliki kekuasaan dan kesempatan untuk bertindak, tetapi tidak selalu berada dalam pengawasan langsung. Di sinilah integritas pribadi dan tanggung jawab jabatan diuji.

Dampaknya Melampaui Pihak yang Diduga Disadap Pada 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh berpotensi mengarah pada perbuatan makar. Meski demikian, penilaian mengenai unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban para pihak tetap harus didasarkan pada proses hukum serta pembuktian yang berlaku.

Dampak perkara ini juga perlu dilihat dari perspektif kebebasan sipil dan kehidupan demokrasi.

Jika dugaan penyadapan terhadap jurnalis, aktivis,5 dan organisasi masyarakat terbukti, persoalannya tidak lagi sebatas menyangkut individu yang menjadi sasaran. Ada ancaman lebih luas terhadap ruang kebebasan warga negara.

Jurnalis membutuhkan ruang aman untuk menjalankan fungsi kontrol sosial. Aktivis dan organisasi masyarakat membutuhkan kebebasan untuk menyampaikan kritik. Sementara itu, masyarakat membutuhkan jaminan bahwa komunikasi pribadi mereka tidak dapat diakses secara sewenang-wenang.

Ketika warga merasa komunikasinya berpotensi diawasi tanpa dasar hukum yang jelas, keberanian untuk menyampaikan pendapat dapat berkurang.

Demokrasi tidak selalu mengalami kemunduran melalui peristiwa besar yang terlihat secara langsung. Dalam banyak keadaan, kemunduran justru terjadi secara perlahan ketika masyarakat mulai memilih diam karena khawatir terhadap konsekuensi dari kebebasan berbicara.

Tiga Langkah Pembenahan
Setidaknya terdapat tiga langkah penting yang perlu menjadi perhatian dalam pembenahan tata kelola penyadapan dan kewenangan penegak hukum.

Pertama, pemerintah dan DPR perlu mendorong penyelesaian regulasi penyadapan yang komprehensif. Aturan tersebut harus memuat batas kewenangan, persyaratan izin, mekanisme pengawasan berlapis, serta audit independen terhadap setiap aktivitas penyadapan.

Selain itu, sistem penyimpanan data dan rekam jejak aktivitas penyadapan harus memiliki mekanisme pengamanan yang memadai agar tidak dapat dihapus atau dimanipulasi secara sepihak. Hasil penyadapan yang tidak berkaitan dengan kepentingan perkara juga harus memiliki ketentuan pengelolaan dan pemusnahan yang jelas.

Kedua, penguatan etika penyelenggara negara perlu menjadi agenda serius. Regulasi etika tidak boleh sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan harus menjadi pedoman perilaku yang mengikat bagi setiap pemegang kewenangan publik.

Gagasan mengenai pengaturan etika penyelenggara negara telah lama dibicarakan. Namun, penguatan integritas pejabat tidak cukup hanya mengandalkan komitmen pribadi. Harus ada sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang dapat dijalankan secara konsisten.

Ketiga, proses hukum perkara dugaan penyadapan ini harus berlangsung secara objektif, transparan, dan bebas dari kepentingan politik. Penyidik perlu mengungkap secara menyeluruh bagaimana sistem tersebut digunakan, siapa saja yang terlibat, bagaimana alur perintah berlangsung, serta apakah terdapat pihak lain yang memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.

Penegakan hukum harus berjalan tanpa tebang pilih. Status, jabatan, maupun kedekatan seseorang dengan pusat kekuasaan tidak boleh memengaruhi proses pembuktian.

Kekuasaan Harus Berjalan Bersama Tanggung Jawab
Kasus dugaan penyadapan ini masih menyisakan sejumlah pertanyaan yang jawabannya harus ditemukan melalui proses hukum. Kebenaran mengenai siapa yang bertanggung jawab, bagaimana tindakan tersebut dilakukan, dan apa tujuan di baliknya harus dibuktikan berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.

Namun, satu hal yang dapat menjadi pelajaran bersama adalah bahwa kewenangan besar tidak cukup dijaga hanya dengan mengandalkan niat baik pemegang jabatan.

Negara membutuhkan aturan yang tegas, pengawasan yang independen, serta pejabat yang memahami bahwa jabatan merupakan amanah, bukan ruang untuk menjalankan kepentingan pribadi maupun kelompok.

Teknologi penegakan hukum seharusnya menjadi instrumen untuk melindungi masyarakat dan menjaga kepentingan negara. Bukan sebaliknya, menjadi sumber ketakutan bagi warga yang menjalankan hak konstitusionalnya.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan negara hukum bukan hanya seberapa kuat aparat memiliki kewenangan, melainkan seberapa mampu negara memastikan kewenangan tersebut tidak disalahgunakan.

Kontributor : Ali Akbar
Mahasiswa Ilmu Politik, Universitas Jambi

Disusun ulang oleh: Redaksi Sistemnews.com
PT. Media Cyber Ranger

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *