Ketum Projo, Budi Arie : Mas Gibran Sudah Mengundurkan Diri dari Jabatan Wapres

(Sistemnews.com) JAKARTA – Kabar mengejutkan mengenai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencuat di tengah meningkatnya tekanan politik di parlemen. Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, menyebut Gibran telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. “Mas Gibran sudah mengundurkan diri,” ujar Budi Arie kepada wartawan, Rabu (11/11/2026). Pernyataan tersebut langsung menjadi perhatian publik. Namun, hingga…

(Sistemnews.com) JAKARTA – Kabar mengejutkan mengenai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencuat di tengah meningkatnya tekanan politik di parlemen.

Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, menyebut Gibran telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.

“Mas Gibran sudah mengundurkan diri,” ujar Budi Arie kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).

Pernyataan tersebut langsung menjadi perhatian publik. Namun, hingga informasi ini disampaikan, Budi Arie belum mengungkapkan kapan surat pengunduran diri itu diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Belum ada pula penjelasan mengenai apakah Gibran telah bertemu langsung dengan Presiden untuk menyampaikan keputusan tersebut.

Dengan demikian, kabar pengunduran diri itu masih memerlukan konfirmasi resmi dari Gibran maupun pihak Istana Kepresidenan, termasuk kepastian mengenai prosedur ketatanegaraan yang harus ditempuh.

Isu ini berkembang di tengah kontroversi panjang mengenai persyaratan pendidikan Gibran dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024.

Dalam materi yang beredar, persoalan tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden yang teregistrasi dengan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Selain itu, disebutkan pula adanya putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 terkait pembatalan keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran.

Kedua perkara tersebut menjadi bagian dari polemik yang kembali menyeret persoalan persyaratan administrasi pencalonan Gibran. Meski demikian, substansi dan konsekuensi hukum masing-masing putusan harus dibaca berdasarkan amar putusan resminya.

Kontroversi pencalonan Gibran sendiri bukan persoalan baru. Sebelumnya, perubahan ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden melalui putusan MK juga memicu perdebatan luas mengenai etika, independensi lembaga peradilan, dan tata kelola demokrasi.

120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat

Di tengah polemik tersebut, dinamika politik di parlemen semakin menguat. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi disebut telah menyampaikan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan jumlah tersebut dalam keterangan yang disiarkan melalui kanal YouTube TV Parlemen, Rabu (11/11/2026).

“Total anggota mengusulkan HMP sebanyak 120 dari delapan fraksi menyatakan HMP,” kata Saan.

Berdasarkan rincian yang disampaikan, usulan tersebut berasal dari Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 14 anggota, Partai Golkar 11 anggota, Partai Gerindra 11 anggota, Partai NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, dan Partai Demokrat 18 anggota.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa dorongan penggunaan hak konstitusional DPR tidak hanya datang dari satu kelompok politik, melainkan melibatkan anggota dari berbagai fraksi.

Meski demikian, usulan HMP tidak serta-merta berarti proses pemakzulan telah berjalan atau Gibran otomatis kehilangan jabatannya. Terdapat mekanisme konstitusional yang harus dilalui, termasuk tahapan pembahasan di DPR dan proses selanjutnya sesuai ketentuan UUD 1945.

Perkembangan ini menempatkan persoalan Gibran bukan sekadar sebagai polemik personal maupun politik, melainkan sebagai ujian terhadap konsistensi penegakan hukum, akuntabilitas kekuasaan, dan penghormatan terhadap konstitusi.

Publik kini menunggu dua hal penting: kepastian mengenai kebenaran kabar pengunduran diri Gibran dan kejelasan proses konstitusional atas usulan Hak Menyatakan Pendapat di DPR RI.

(Tim-Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *