Sistemnews.com | CIANJUR – Pelaksanaan pekerjaan pengaspalan hotmix di ruas jalan Cianjur–Padaluyu–Cikadu menuai sorotan pengguna jalan. Proyek yang dikerjakan PT Trimukti, perusahaan berdomisili di Tasikmalaya, diduga kurang memperhatikan kelancaran arus lalu lintas selama proses pengerjaan berlangsung.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pekerjaan pengaspalan tersebut memiliki spesifikasi lebar jalan 5 meter, ketebalan 10 sentimeter, dengan panjang penanganan mencapai 18 kilometer.
Namun, pelaksanaan pekerjaan justru menimbulkan persoalan bagi masyarakat. Akses jalan dilaporkan ditutup total selama hampir dua jam lebih tanpa menerapkan sistem buka-tutup kendaraan secara bergantian.
Akibatnya, kemacetan panjang tidak terhindarkan. Antrean kendaraan dari kedua arah dilaporkan mengular hingga kurang lebih 2 kilometer. Kondisi tersebut membuat banyak warga, pengendara, dan pengguna jalan lainnya terhambat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Pengawasan Konsultan Bina Marga Ikut Disorot
Selain pelaksana proyek, perhatian masyarakat juga tertuju kepada konsultan pengawas yang berkaitan dengan Bina Marga. Pengawasan di lapangan dinilai terkesan terlalu santai dan kurang responsif dalam mengantisipasi dampak kemacetan akibat pekerjaan tersebut.
Padahal, pekerjaan infrastruktur jalan seharusnya tidak hanya mengejar target penyelesaian fisik, tetapi juga memperhatikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna jalan.
Pengaturan lalu lintas semestinya menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk penyediaan petugas pengatur kendaraan, pemasangan rambu peringatan, serta penerapan sistem buka-tutup jalan apabila kondisi teknis memungkinkan.

Masyarakat Pertanyakan Tanggung Jawab Pengawasan
Kondisi ini memunculkan sejumlah pertanyaan. Mengapa jalan harus ditutup total dalam waktu yang cukup lama? Apakah rekayasa lalu lintas sudah direncanakan sebelum pekerjaan dimulai? Sejauh mana konsultan pengawas menjalankan fungsi pengawasannya?
Masyarakat berharap PT Trimukti, konsultan pengawas, serta instansi Bina Marga terkait segera melakukan evaluasi terhadap metode pelaksanaan pekerjaan tersebut.
Jangan sampai proyek yang bertujuan meningkatkan kualitas infrastruktur justru mengorbankan kepentingan masyarakat akibat minimnya antisipasi terhadap dampak lalu lintas.
Pembangunan memang diperlukan, tetapi hak pengguna jalan untuk mendapatkan akses yang aman, tertib, dan lancar juga harus diperhatikan.
(Tim-Red)















